Bandung | Polriwatch - (26/07)
Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat menilai pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) harus menjadi momentum memperkuat agenda swasembada pangan nasional. Organisasi tersebut berpandangan, sosok yang mendampingi Menteri Pertanian harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap sektor peternakan serta mampu membangun rantai pasok pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, Irsan, dalam keterangan pers di Bandung, Jumat (25/7/2026), mengatakan tantangan sektor pertanian saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup distribusi, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga kesejahteraan petani dan peternak.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta peningkatan konsumsi protein hewani, sangat bergantung pada sistem rantai pasok nasional yang kuat dan terintegrasi.
“Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh, memiliki pengalaman membangun rantai pasok pangan, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat,” ujar Irsan.
FABEM Jawa Barat juga menilai terdapat sejumlah figur yang memiliki kapasitas untuk menduduki posisi tersebut. Salah satu nama yang dinilai memiliki rekam jejak kuat adalah drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H., yang dikenal sebagai dokter hewan sekaligus pelaku usaha di sektor pangan dan peternakan.
Saat ini Cecep menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan dan Wakil Ketua Umum HKTI. Menurut Irsan, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah karena memahami persoalan industri peternakan, mulai dari produksi, investasi, tata niaga, hingga distribusi pangan.
Selain itu, FABEM Jawa Barat menilai konsep Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan yang dikembangkan Cecep relevan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Konsep tersebut mengintegrasikan petani, peternak, koperasi, UMKM, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen dalam satu ekosistem berbasis teknologi digital.
Melalui sistem tersebut, data produksi, distribusi, kebutuhan pasar, dan harga dapat dipantau secara real time sehingga kebijakan pangan dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. FABEM meyakini sistem itu juga mampu meningkatkan kepastian pasar, memperpendek rantai distribusi, memperkuat peran koperasi, mempermudah akses pembiayaan, serta menjamin pasokan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis.
Meski memberikan pandangan mengenai kriteria figur yang ideal, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penentuan Wakil Menteri Pertanian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Organisasi tersebut hanya menyampaikan masukan terkait kompetensi yang dinilai dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya target swasembada pangan nasional.(red/07)
